SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG MELANTIK PEJABAT ESELON 2

SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG MELANTIK PEJABAT ESELON 2

Jakarta-Humas: Sekretaris Mahkamah Agung, A.S. Pudjoharsoyo, SH., M.Hum., melantik 3 pejabat Eselon II pada hari Jum’at, 30 November 2018 di Gedung Tower Mahkamah Agung Lt. 2. Para pejabat yang dilantik adalah:

  1. Zahlisa Vitalita, SH sebagai Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Umum pada Direktorat  Jenderal Badan Peradilan Umum. Jabatan sebelumnya adalah Kepala Sub Direktorat Mutasi Hakim pada Direktorat jendral Peradilan Umum.
  2. Dr. Candra Boy Seroza, S.Ag., M.Ag sebagai  Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Agama pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama. Sebelumnya, Boy menjabat sebagai Hakim Madya Muda pada Mahkamah Agung
  3. H. Sahwan, SH., MH., sebagai Kepala Biro Keuangan pada Badan Urusan Administrasi.  Sebelumnya jabatan Sahwan adalah Kepala Bagian Penyusuanan Rencana dan Anggaran pada Biro Perencanaan dan Organisasi Badan Urusan Administrasi.

Dalam sambutannya, Sekretaris Mahkamah Agung mengucapkan selamat kepada para pejabat yang baru dilantik, “semoga ini adalah karunia dari Allah dan amanah yang harus dijalankan Bapak-ibu sekalian”. Harap Pudjoharsoyo. Selanjutnya Pudjoharsoyo mengatakan bahwa tantangan bagi pejabat-pejabat baru adalah bagaimana menciptakan inovasi agar Mahkamah Agung menjadi Lembaga yang semakin agung. Sebentar lagi, lanjut Pudjoharsoyo Mahkamah Agung akan memasuki tahun baru, dan akan memsuki kegiatan awal yaitu penyampaian laporan tahunan, untuk itu Pudjoharsoyo mengaharapkan kepada para pejabat yang baru dilantik agar  sisa satu bulan ke depan bisa digunakan untuk bisa membantu dan berkoordinasi mempersiapkan data-data yang dibutuhkan untuk Laporan Tahunan. Pudjoharsoyo juga mengatakan bahwa selain Laporan Tahunan Mahkamah Agung juga sedang mempersiapkan Laporan Keuangan yang akan dilakukan pemeriksaan oleh BPK (Badan Pemeriksa Keuangan), “kita akan mempertahankan capaian WTP, ini menjadi target yang harus kita capai tahun ini.” Jelas Pudjoharsoyo.

Pelantikan ini dihadiri oleh YM. Hakim Agung Purwosusilo, YM. Hakim Agung Mukti Arto, Para pejabat Eselon 1-4 di lingkungan Mahkamah Agung dan para undangan lainnya.  (Humas)

 

Sumber : https://www.mahkamahagung.go.id/id/berita/3323/sekretaris-mahkamah-agung-melantik-pejabat-eselon-2

SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG : CALON HAKIM AGAR MENJAGA INTEGRITAS

SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG : CALON HAKIM AGAR MENJAGA INTEGRITAS

SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG : CALON HAKIM AGAR MENJAGA INTEGRITAS

Megamendung—Humas: Boleh saja kita memiliki ilmu dan inteligensi yang tinggi, tetapi kita tidak boleh melupakan integritas. Janganlah karena merasa telah memiliki ilmu yang tinggi, kita menjadi congkak dan sombong. Kita harus tetap merendahkan diri dan menundukkan kepala.

Demikian antara lain pesan yang disampaikan oleh Sekretaris Mahkamah Agung, Achmad Setyo Pudjoharsoyo saat menutup kegiatan Latihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (Latsar CPNS) Mahkamah Agung Kamis (19/07/2018) di Pusdiklat Mahkamah Agung di Megamendung, Bogor.

Pentingnya integritas tersebut, menurut Pudjoharsoyo disebabkan oleh setidak-tidaknya dua hal. Pertama, kegiatan ini memang dilakukan untuk membentuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang profesional, berkarakter dan memiliki nilai-nilai dasar PNS yang mengetahui peranan dan kedudukannya dalam konteks NKRI. Dan kedua, karena Calon Pegawai Negeri Sipil yang mengikuti latihan dasar kali ini adalah calon pimpinan peradilan masa depan yang memang dipersiapkan dengan sungguh-sungguh.

Selain berpesan tentang integritas, Pudjoharsoyo juga berpesan agar peserta Latihan Dasar CPNS Mahkamah Agung senantiasa membangun dan mengembangkan semangat juangnya untuk menegakkan keadilan di tengah masyarakat.

“Kembangkan semangat juang kalian untuk merebut hati masyarakat dalam penegakan hukum dan keadilan”, pesan Pudjoharsoyo.

Pudjoharsoyo juga mengingatkan kepada peserta Latsar CPNS bahwa perjalanan mereka untuk menjadi hakim masih panjang dan harus menempuh beberapa tahapan lagi.

“Setelah latihan dasar ini selesai, maka bersiap-siaplah untuk menyambut pelaksanaan pendidikan calon hakim”, ujar Pudjoharsoyo.

Tiga Kunci Keberhasilan

Selain menyampaikan pesan-pesannya kepada peserta Latsar CPNS, Pudjoharsoyo juga memberikan catatan atas pelaksanaan seminar aktualisasi yang dilaksanakan oleh peserta. Menurutnya, keberhasilan peserta untuk mempersiapkan materi seminar didorong oleh 3 (tiga) unsur.

Pertama, kepedulian pimpinan dan pejabat dimana peserta bertugas dalam memberikan bekal dan mentransfer ilmunya kepada peserta. Kedua, situasi dan kondisi lingkungan tempat bekerja peserta. “Dan ketiga, kesungguh-sungguhan peserta dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab, baik secara individual maupun kolektif”, pungkas Pudjoharsoyo.

Kegiatan seminar aktualisasi Latsar CPNS di Pusdiklat Mahkamah Agung Megamendung diikuti oleh 319 orang peserta. Jumlah ini merupakan seperlima dari jumlah CPNS Mahkamah Agung/Calon Hakim yang berjumlah 1.581 orang. Selebihnya mereka tersebar dan mengikuti Latsar di berbagai daerah.

Hadir dalam kegiatan penutupan latihan dasar CPNS Mahkamah Agung tahun 2018 tersebut antara lain Kepala Badan Litbang Diklat Kumdil, Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara, Kepala Badan Pengawasan, Hakim-hakim tinggi penguji, Sekretaris Badan Peradilan Umum, Sekretaris Badan Litbang Diklat Kumdil, Widyaiswara Pusat Pendidikan dan Pelatihan Manajemen Kepemimpinan dan pejabat-pejabat lainnya. (Humas/Mohammad Noor)

SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG : “E-Exam BUKA PEMERATAAN KESEMPATAN BAGI PEGAWAI ”

SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG : “E-Exam BUKA PEMERATAAN KESEMPATAN BAGI PEGAWAI ”

SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG : “E-Exam BUKA PEMERATAAN KESEMPATAN BAGI PEGAWAI ”

Denpasar—Humas: Banyak manfaat yang diperoleh dari penyelenggaraan ujian dinas dengan menggunakan fasilitas teknologi informasi yang dikenal dengan sebutan e-exam. Salah satunya memberikan pemerataan kesempatan kepada pegawai seluas-luasnya untuk mengikutinya.

          Demikian antara lain disampaikan oleh Sekretaris Mahkamah Agung, Achmad Setyo Pudjoharsoyo saat membuka acara pelaksanaan ujian dinas secara elektronik dari Denpasar, Rabu (18/07/2018).

          Selain pemerataan kesempatan, Pudjoharsoyo juga menilai pelaksanaan ujian dinas secara elektronik memudahkan para pegawai untuk mengikutinya. Peserta tidak lagi harus mengeluarkan biaya untuk pergi ke tempat ujian, yang dahulu terkadang dilaksanakan diluar wilayah Pengadilan Tinggi/Agama tempat mereka bekerja. “Dengan memanfaatkan tenaga dan sarana IT, (ujian dinas) bisa diikuti oleh seluruh pegawai Mahkamah Agung RI tanpa harus meninggalkan tempat kerja, sehingga diharapkan dapat tercipta efisiensi dan efektifitas kerja, serta tidak mengurangi pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan,” Ujar Pudjoharsoyo.

          Di bagian lain sambutannya, Pudjoharsoyo mengatakan bahwa aplikasi e-exam yang dipersiapkan untuk memberikan kemudahan pelayanan bagi pegawai tersebut ternyata mampu menghemat anggaran dalam jumlah yang cukup besar. “Jika dilakukan secara konvensional ke seluruh wilayah, maka anggaran yang diperlukan sebesar 2.1 Milyar, namun dengan e-exam biaya mejadi Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) atau (bisa melakukan penghematan) sebesar 96.2%,” jelas Pudjoharsoyo.

Diikuti 117 Peserta

          Dalam laporannya, Kepala Biro Kepegawaian Mahkamah Agung, Agus Zainal Mutaqien, ujian dinas secara elektronik yang dilaksanakan pada tanggal 18 Juli 2018 ini diikuti oleh 117 peserta yang tersebar di 25 wilayah Pengadilan Tinggi/Agama se-Indonesia. Dan pelaksanaan ujian ini untuk keempat kalinya pada tahun ini.

          “Sebelumnya dilaksanakan pada tanggal 26 April 2018 diikuti oleh 134 peserta, tanggal 9 Mei 2018 diikuti oleh 139 peserta, dan tanggal 28 Juni 2018 diikuti oleh 138 peserta”, ujar Agus. Dengan demikian pada tahun ini telah diikuti oleh 528 peserta dari pengadilan tingkat pertama dan banding di 4 (empat) lingkungan peradilan.

Dibuka dengan Fasilitas Telekonferensi

          Pembukaan pelaksanaan ujian dinas elektronik kali ini terbilang unik dengan menggunakan fasilitas telekonferensi. Sekretaris Mahkamah Agung didampingi oleh Kepala Biro Kepegawaian dan Kepala Biro Keuangan membuka kegiatan tersebut di Hotel Aryaduta, Denpasar, dari arena pelaksanaan kegiatan Konsolidasi Laporan Keuangan Mahkamah Mahkamah Agung Semester I Tahun 2018.

          Selain membuka secara resmi pelaksanaan ujian dinas, Sekretaris Mahkamah Agung juga melakukan tanya jawab dengan pimpinan 5 (lima) Pengadilan Tinggi/Agama, yakni Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, Pengadilan Tinggi Agama Kendari, Pengadilan Tinggi Pontianak, Pengadilan Tinggi Agama Pontianak dan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta.

Para pimpinan satker tersebut menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya ujian dinas secara elektronik, karena efektifitas dan efisiensinya. (Humas/Mohammad Noor)

Mahkamah Agung RI Meresmikan Aplikasi E-Court

Mahkamah Agung RI Meresmikan Aplikasi E-Court

Perkara Pertama Yang Didaftarkan Secara Elektronik diterima serentak pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pengadilan Negeri Surabaya dan Pengadilan Agama Jakarta Pusat

PembaruanPeradilan.net, Balikpapan

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara Secara Elektronik di Pengadilan telah disahkan pada 29 Maret 2018 lalu. Kini melanjutkan inovasi tersebut, akhirnya aplikasi Pengadilan Elektronik (e-court) diluncurkan oleh Ketua Mahkamah Agung RI Prof. Dr. M Hatta Ali S.H., M.H. di Balikpapan pada Jumat (13/8) siang lalu. Acara peluncuran aplikasi e-court dilaksanakan berbarengan dengan Pembinaan Teknis Yudisial dan penyerahan Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu pada 4 lingkungan peradilan Mahkamah Agung.

Prosesi peresmian penggunaan aplikasi e-court dilakukan secara simbolis oleh Ketua Mahkamah Agung RI di depan tidak kurang 1.000 orang warga peradilan yang menerima sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu dan para undangan, yang antara lain terdiri dari perwakilan mitra pembayaran uang perkara pengadilan (Bank BTN, Bank BRI, Bank BNI 46, Bank BNI Syariah, Bank Mandiri, dan Bank Mandiri Syariah). Ketua MA menekan tombol peresmian yang kemudian dilanjutkan dengan menyaksikan secara langsung proses penerimaan perkara dengan elektronik pada tiga pengadilan secara langsung, yaitu Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pengadilan Negeri Surabaya dan Pengadilan Agama Jakarta Pusat.

Acara kemudian dilanjutkan dengan tele-conference antara Ketua MA dengan para tiga pengadilan yang menerima pendaftaran dan para advokat yang melakukan pendaftaran secara online untuk mengetahui kesan dan pengalaman mereka menjadi salah satu pendaftar pertama perkara dengan menggunakan aplikasi e-court. Tercatat saat ini sudah ada 2 perkara diajukan secara elektronik di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, 1 perkara di PN Surabaya, serta 1 perkara pada Pengadilan Agama Jakarta Pusat.

20180713_150100

Lompatan Besar Bagi Layanan Peradilan

Ketua MA dalam sambutannya menyatakan bahwa peresmian e-court merupakan lompatan besar dalam keseluruhan upaya besar melakukan perubahan administrasi di pengadilan. Sistem e-court Mahkamah Agung memungkinkan penggugat melakukan permohonan atau gugatan perdata/perdata agama/TUN di seluruh Indonesia secara elektronik tanpa perlu datang langsung ke gedung pengadilan. Pembayaran juga jadi makin ringkas, karena sistem e-payment memungkinkan pembayaran dilakukan dari bank apapun dengan saluran pembayaran elektronik apapun, seperti misalnya internet banking, sms banking, transfer ATM mitra pembayaran yang dimiliki pengadilan tersebut.

Pemanggilan elektronik (e-summons) juga sangat meringkas proses dan menghemat biaya, karena pemanggilan bisa dilakukan langsung ke domisili elektronik termasuk meniadakan kebutuhan prosedur delegasi dalam hal para pihak ada bertempat tinggal di wilayah yang berbeda. Hal ini memungkinkan biaya panggilan ditekan se-minimal mungkin sampai nol rupiah.  Khusus untuk e-summons, sesuai Perma No.3 Tahun 2018, prosedur ini hanya bisa ditempuh apabila para pihak menyetujui untuk dilakukan panggilan secara elektronik, untuk mengantisipasi kesenjangan yang mungkin terjadi dalam masa awal pengenalan aplikasi ini.

Ke depannya sistem e-court sudah diarahkan ke penggunaan yang lebih luas, yaitu implementasi litigasi elektronik, mengingat Pasal 5 Perma No.3 Tahun 2018 telah  mencantumkan juga jenis dokumen yang bisa dikirim secara elektronik meliputi jawaban, replik, duplik, dan kesimpulan. Hanya saja implementasi penuhnya menunggu pengaturan teknis. Ketua MA dalam sambutannya mengatakan bahwa bentuk e-litigation masih perlu dikembangkan, dan bentuk akhirnya bisa sangat beragam tergantung pengembangan yang dilakukan Mahkamah Agung nantinya.

Satu Tahun Harus Sudah Terimplementasi di Seluruh Pengadilan

Perma Nomor No.3 Tahun 2018 sudah menetapkan bahwa administrasi perkara di pengadilan secara elektronik berlaku bagi perkara perdata, perdata agama, tata usaha militer dan tata usaha negara, namun saat ini pendaftaran baru dapat diberlakukan pada peradilan umum, agama dan TUN. Mengingat perkara Tata Usaha Militer pada Peradilan Militer belum operasional. Selanjutnya, mengingat banyak prakondisi yang harus dipenuhi untuk dapat dilaksanakannya aplikasi e-court, untuk tahap ini Sekretaris Mahkamah Agung RI berdasarkan Surat Nomor 305/SEK/SK/VII/2018 menunjuk 32 Pengadilan dari peradilan umum, agama, dan TUN untuk melaksanakan uji coba implementasi e-court untuk tahap ini.

Adapun pengadilan percontohan meliputi PN Jakarta Pusat, PN Jakarta Utara, PN Jakarta Selatan, PN Jakarta Timur, PN Jakarta Barat, PN Tangerang, PN Bekasi, PN Bandung, PN Karawang, PN Surabaya, PN Sidoarjo, PN Medan, PN Makassar, PN Semarang, PN Surakarta, PN Palembang, PN Metro. Sementara itu di lingkungan peradilan agama meliputi, PA Jakarta Pusat, PA Jakarta Utara, PA Jakarta Selatan, PA Jakarta Timur, PA Jakarta Barat, PA Depok, PA Surabaya, PA Denpasar, PA Medan. Untuk Pengadilan TUN pengadilan percontohan meliputi PTUN Jakarta, PTUN Bandung, PTUN Serang, PTUN Denpasar, PTUN Makassar dan PTUN Tanjung Pinang.

Ketua MA dalam sambutannya berharap agar dalam waktu tepat satu tahun sejak peresmian aplikasi e-court ini, maka aplikasi e-court harus sudah bisa diaplikasikan di seluruh pengadilan di Indonesia. Sekaligus menantang kesiapan para pimpinan badan peradilan untuk memenuhi target tersebut yang langsung disambut positif oleh para peserta. Beliau juga meminta agar para direktur jenderal untuk bisa melaporkan hasil uji coba tahap pertama ini dalam waktu 6 bulan.

Penerimaan Pendaftaran Perkara Secara Live

Dalam kesempatan peresmian tersebut dilakukan pula demonstrasi penerimaan perkara secara live di tiga pengadilan secara simultan. Para pengacara yang melakukan pendaftaran perkara mengklaim bahwa mereka sangat mengapresiasi inisiatif Mahkamah Agung dalam membuka sistem pelayanan e-court. Juniver Girsang dari PERADI Jakarta menyatakan bahwa advokat sangat berterima kasih kepada peluncuran sistem ini. Advokat kini bisa beracara di banyak tempat tanpa perlu harus hadir langsung, dan tentunya ini memotong biaya. Pembayaran perkara bisa dilakukan dari bank manapun dengan saluran apapun, terlepas dari mitra pembayaran yang dimiliki pengadilan. Pengacara di Surabaya juga mengaku bahwa proses pendaftaran perkara sangat cepat, proses pendaftaran, pembayaran sampai keluar nomor perkara dapat diselesaikan dalam hitungan satu jam.

Salah satu advokat yang berpartisipasi, Juniver Girsang mewakili PERADI menyatakan bahwa PERADI yang dipimpinnya sangat menghargai inisiatif Mahkamah Agung ini, dan berjanji untuk membantu melakukan sosialisasi dan pengenalan e-court ini ke segenap anggotanya.

Ketua MA dalam dialog live juga memberikan pesan bahwa ke depannya para pihak tidak perlu lagi terlalu sering untuk bolak balik ke gedung pengadilan, yang dengan sendirinya memotong biaya dan waktu.

Bagian Dari Inisiatif Kemudahan Berusaha

Reformasi pelayanan perkara ini tidak lepas dari upaya Mahkamah Agung untuk mendorong tingkat daya saing RI dalam Survei Kemudahan Berusaha. Survei Kemudahan berusaha adalah suatu survei global yang dilakukan oleh World Bank Group terhadap tidak kurang dari 180 negara di seluruh dunia sejak tahun 2012. Survei dilakukan untuk mengukur seberapa kondusif kerangka regulasi dan kebijakan pada suatu negara terkait dengan dimulainya berusaha dan kegiatan usaha di lokal di negara tersebut.

Pemerintah RI sejak tahun 2016 sudah menetapkan target strategis untuk mendongkrak peringkat kemudahan berusaha dari peringkat 120 pada tahun 2016 menjadi peringkat 40. Pada tahun 2018 peringkat RI tercatat berhasil dinaikkan ke peringkat 72. Mahkamah Agung bertanggung jawab atas dua komponen survei, yaitu Penegakan Kontrak dan Penyelesaian Kepailitan. Pada dua parameter tersebut telah terjadi peningkatan peringkat yang cukup baik dalam dua tahun terakhir, tercatat peringkat Penegakan Kontrak berhasil naik dari peringkat 166 pada tahun 2017 ke peringkat 145 pada tahun 2018. Sementara itu peringkat Penyelesaian Kepailitan berhasil dinaikkan dari peringkat 76 pada tahun 2017 ke peringkat 38 pada tahun 2018.

Dengan disahkannya Perma No.3 Tahun 2018 dan diresmikannya fasilitas e-court, maka diharapkan pada survey kemudahan berusaha selanjutnya akan ada peningkatan pada parameter Penegakan Kontrak khususnya dalam sub parameter Indeks Kualitas Proses Berperkara, dimana pada poin otomatisasi perkara akan diperoleh tambahan dari indikator E-Filing, E-Payment dan E-Summons.

Untuk mendorong peningkatan peringkat kemudahan berusaha, Mahkamah Agung telah membentuk mekanisme koordinasi melalui kelompok kerja Kemudahan Berusaha  berdasarkan SK KMA Nomor 043 KMA/SK/II/2017 Pembentukan Kelompok Kerja Dalam Rangka Koordinasi Peningkatan Kemudahan Berusaha. Kelompok Kerja ini dipimpin oleh YM Ketua Kamar Perdata MARI H. Sultoni Mohdally S.H., M.H. dan Hakim Agung Dr. Syamsul Maarif, S.H., LL.M. Kelompok Kerja ini akan terus mendorong perbaikan sistemis dalam berbagai agenda guna mendorong peringkat kemudahan berusaha.(*)

SUMBER

Kontak & Informasi !